Ubhara Jaya dan Forum PUSPA Jabar Berdialog dengan KBRI Tokyo, soal Perlindungan Pekerja Migran dan Perguruan Tinggi

matamata.com - Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya) bersama Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Jawa Barat melakukan audiensi dan dialog dengan Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Tokyo, Prof. Amzul Rifin, Ph.D., beserta tim KBRI di Tokyo, Jepang, Senin (2/11/2026.

Delegasi dipimpin Ketua PUSPA Jawa Barat (Jabar) sekaligus Ketua KPPI Jawa Barat, Dr. Euis Ratnaningsih, M.M., bersama perwakilan Kementerian Pertahanan bidang Bela Negara, Enni Eryani, serta Dr. Zahara Tussoleha Rony, S.Pd., M.M., dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ubhara Jaya sekaligus anggota PUSPA Kota Bekasi.

Dialog yang berlangsung secara kekeluargaan itu membahas perlindungan pekerja migran Indonesia, kerja sama perguruan tinggi Indonesia-Jepang, peran diaspora, kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan, hingga peluang pasar bagi UMKM.

PUSPA Jawa Barat: Bersama Menuju Indonesia Emas 2045
Dr. Euis Ratnaningsih menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya PUSPA mendukung Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penguatan cinta tanah air generasi muda, termasuk yang belajar dan bekerja di luar negeri, adalah kewajiban bersama.

Perbesar

Ia memperkenalkan PUSPA sebagai wadah partisipasi masyarakat yang bermitra dengan Kementerian PPPA dan, di daerah, dengan DP3A.

PUSPA bekerja dengan model pentahelix yang melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media. Di Jawa Barat, yang memiliki 27 kabupaten/kota, PUSPA memprioritaskan pemberdayaan ekonomi perempuan, wajib belajar 12 tahun, penurunan kekerasan dalam rumah tangga, pencegahan eksploitasi anak, dan pencegahan perkawinan anak, yang dijalankan melalui konsep Ruang Bersama Indonesia (RBI).

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Pembahasan mengenai WNI di Jepang menjadi salah satu topik terpanjang.

Tim KBRI menyampaikan bahwa sekitar 307.000 WNI kini berada di Jepang, sebagian besar berusia muda dan bekerja. Mayoritas berstatus pemagang dengan batas tinggal maksimal lima tahun; untuk menetap lebih lama dan membawa keluarga, pekerja perlu naik jenjang visa, termasuk meningkatkan kemampuan bahasa Jepang dari level N5/N4 menjadi sekitar N2.

Kasus yang dihadapi umumnya terkait pekerjaan, seperti kecelakaan kerja di sektor pertanian dan perikanan, serta kejahatan yang menimpa pekerja yang melebihi izin tinggal. KBRI juga menggelar kegiatan menjaga kesehatan mental dan pelatihan literasi keuangan, serta memberikan pendampingan hukum sesuai standar perwakilan RI.

Perbesar

 

Delegasi PUSPA meminta data pekerja migran berdasarkan jenis kelamin, jenis kasus, dan pola penanganannya untuk dibawa ke KemenPPPA dan KP2MI.
Ubhara Jaya: Kolaborasi Kampus Indonesia-Jepang.

Dr. Zahara menegaskan bahwa kolaborasi perguruan tinggi turut mendukung Indonesia Emas 2045 melalui penguatan keilmuan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di Jepang.

"Kolaborasi perguruan tinggi memperkuat keilmuan dan penelitian, sekaligus membuka jalan bagi pemberdayaan masyarakat Indonesia dan peningkatan jumlah beasiswa Indonesia di Jepang. Tentunya Perguruan Tinggi di Indonesia dan Ubhara Jaya ingin hadir di sana," ujarnya.

Prof. Amzul menjelaskan, pada 2025 terdapat sekitar 7.732 mahasiswa Indonesia di Jepang dengan sumber beasiswa utama MEXT, LPDP, dan biaya mandiri.

Kerja sama di Jepang dapat dibangun dari kepercayaan personal antardosen dengan Para Profesor.

Ia menyarankan dosen memulai dari konferensi internasional dan menghubungi profesor sebidang dengan portofolio keilmuan, dan menyatakan KBRI siap menjembatani pada tahap awal.

Atdikbud juga mengingatkan agar perguruan tinggi Indonesia menghindari pola “hit and run”, yakni kerja sama yang berhenti setelah kesepakatan ditandatangani, karena bagi pihak Jepang kesepakatan adalah awal terjalinya kerja sama.

Peluang Pengabdian bagi Generasi WNI di Jepang

Atdikbud mengangkat isu yang perlu diantisipasi: dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan akan banyak anak Indonesia yang lahir di Jepang dan berisiko tidak mengenal bahasa, budaya, dan agama asalnya.

Komunitas di sekitar 41 masjid di Jepang, juga komunitas Kristen, membutuhkan pengajar agama dan Bahasa Indonesia.

Kegiatan KKN dan pengabdian selama ini dinilai perlu dilengkapi kurikulum, modul, dan pengajar yang sesuai keahliannya agar berkelanjutan.

KBRI Tokyo siap memfasilitasi perguruan tinggi yang ingin berkontribusi.

Perbesar

Bela Negara dan Peran Diaspora

Enni Eryani M.BA dari Kementerian Pertahaan Indonesia menjelaskan bahwa bela negara merupakan grand design Kementerian Pertahanan untuk menumbuhkan cinta Tanah Air dan keyakinan pada Pancasila, sesuai Pasal 27 UUD 1945.

Delegasi berharap mahasiswa di Jepang menjadi penerus estafet menuju Indonesia Emas 2045. Prof. Amzul menegaskan bahwa diaspora di Jepang, banyak di antaranya profesor dan peneliti, sangat ingin berkontribusi dan Merek a cinta Tanah Air.

Kesetaraan Gender dan Kepemimpinan Perempuan
Dialog juga membandingkan kondisi kesetaraan gender di kedua negara. Di Jepang, pengasuhan anak dipandang sebagai tugas bersama, tetapi budaya kerja masih patriarkis dan angka kelahiran terus menurun.

Dalam penerimaan terhadap ibu bekerja dan pengarusutamaan gender, Indonesia dinilai lebih maju di beberapa aspek. Jepang tidak memiliki kuota keterwakilan perempuan di parlemen, sementara Indonesia memiliki affirmative action 30 persen.

Peluang Pasar bagi UMKM
Jepang menyelenggarakan sekitar 300-400 pameran internasional per tahun, antara lain pameran produk kelautan dan perikanan serta Tokyo Gift Show untuk kerajinan, dengan pendaftaran dikoordinasikan Kementerian Perdagangan. Atdikbud mengingatkan bahwa standar pasar Jepang sangat ketat, sehingga kualitas produk dan rantai pendingin perlu terus diperbaiki.

Dialog ditutup dengan penyerahan plakat cenderamata dari Forum PUSPA Jawa Barat dan ikon Kota Bekasi dari Dr. Zahara, dilanjutkan foto bersama.