Saksi Ahli di Majelis Disiplin: Saatnya Objektivitas Ilmiah Didukung AI

matamata.com - Dalam perkara medikolegal, keterangan saksi ahli sangat menentukan.

Namun, menurut Prof. Dr. dr. Dasaad Mulijono, Sp.JP(K), proses tersebut di Indonesia masih rentan dipengaruhi hierarki, praktik status quo, senioritas, serta faktor suka dan tidak suka.

Di sisi lain, keterangan ahli tidak selalu disertai dasar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Ketika objektivitas terganggu, keadilan bagi dokter maupun pasien ikut dipertaruhkan," ujar pakar kardiologi dan penerapan AI dalam kedokteran ini.

Karena itu, Prof. Dasaad mendorong lembaga seperti Majelis Disiplin Profesi (MDP) untuk memanfaatkan AI sebagai sarana konfirmasi.

AI dapat membantu memeriksa apakah keterangan ahli sejalan dengan pedoman klinis dan publikasi ilmiah terkini, sekaligus menelaah aspek medikolegalnya.

Gagasan ini memiliki landasan akademik. Cecchi dan rekan dalam jurnal Legal Medicine (2026) mengusulkan metodologi medikolegal yang terstruktur, berbasis pedoman European Council of Legal Medicine, yang menggabungkan penilaian risiko proaktif dan rekonstruksi sebab-akibat secara reaktif.

Pendekatan terstruktur semacam ini dapat mengurangi ruang bagi penilaian yang subjektif.

Prof. Dasaad mengusulkan beberapa langkah praktis. Berkas perkara dapat dikirim kepada saksi ahli tanpa identitas dokter dan rumah sakit, sehingga yang dinilai adalah tindakannya, bukan orangnya.

Setiap keterangan ahli juga wajib disertai rujukan ilmiah yang dapat diperiksa. Apabila majelis memutus berbeda dari hasil telaah ilmiah berbantuan AI, alasannya perlu dituliskan secara terbuka.

Langkah-langkah sederhana ini dapat mempersempit ruang bagi kepentingan pribadi, persaingan bisnis, maupun hubungan senioritas.

Prof. Dasaad menekankan bahwa AI bukan hakim. Keputusan tetap berada pada majelis.

Namun, AI dapat menjadi "pembanding netral" yang membantu majelis memastikan tidak ada bukti ilmiah penting yang terabaikan, sehingga perkara dapat diputus secara lebih objektif dan adil.

Ia mengingatkan pula bahwa AI tidak memiliki legal standing.

Karena itu, hasil konfirmasi AI harus dibaca dan dipertanggungjawabkan oleh majelis yang benar-benar menguasai ilmunya.

Jika diterapkan secara transparan, langkah ini berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak disiplin profesi dan melindungi semua pihak dari putusan yang tidak berbasis ilmu, sekaligus menutup ruang bagi pihak-pihak beritikad buruk yang memberikan kesaksian dalam perkara.