Aktor dan Politikus Singgih D. Atmadja, Soroti Kasus Penyadapan Ilegal yang Menjerat Listyo Sigit Prabowo

matamata.com - Bintang sinetron sekaligus politikus PDIP, Singgih D. Atmadja, S.H menyoroti pemberitaan penyadapaan ilegal yang saat ini tengah menjadi perhatian masyarakat Indonesia.

Singgih menyatakan keprihatinannya atas kasus tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden, Prabowo Subianto dan Presiden ke-5, Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono dan para tokoh masyarakat lainnya.

"Kita mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dan transparan bagi siapa saja yang terlibat langsung maupun tidak langsung, aktif maupun pasif, dalam tindak pidana penyadapan tersebut," kata Singgih D. Atmadja, SH, Rabu (11/11/2026).

Bintang sinetron 'Kun Anta' ini juga mempertanyakan sejumlah nama yang beredar yang menjadi korban penyadapan ilegal seperti presiden dan mantan presiden, namun tidak ada nama Wapres Gibran dan Mantan Presiden Joko Widodo? dalam aksi penyadapan tersebut.

"Menjadi pertanyaan juga, dari sejumlah nama yang beredar ada juga pimpinan parpol yang menjadi korban penyadapan ilegal, mengapa tidak ada nama Kaesang Ketua Umum PSI?" tegas Mantan Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Pancasila dan Pengurus ISMAHI.

Menurutnya, sejumlah Pasal-Pasal dalam KUH Pidana dapat dikenakan dan jatuhkan sanksi hukum pidana penjara yang seberat-beratnya bagi siapapun yang nantinya terbukti melakukan tindak pidana penyadapan ilegal.

"Hukuman penjara seumur hidup bagi siapapun yang nantinya terbukti melakukan tindak pidana penyadapan ilegal. Jangan beri keringanan, remisi, atau pembebasan bersyarat apapun bagi para pelaku yang nantinya terbukti melakukan tindak pidana penyadapan ilegal," tegas Wakil Sekretaris Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta.

Mantan aktivis 1998 ini mengapresiasi Kapolri Suyudi Ario Seto, Kabareskim beserta tim yang telah mengungkap tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, Kepala Negara & Kepala Pemerintahan, Prabowo Subianto, dan beberapa tokoh-tokoh bangsa lainnya.

"Atas perintah atau instruksi atau arahan siapa Listyo Sigit Prabowo dan pelaku lainnya melakukan tindak pidana penyadapan ilegal tersebut? Saya berharap Kapolri bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik," tegas pria yang berprofesi sebagai pengacara ini.

Menurut Singgih, perlu ada UU yang mengatur tentang Penyadapan, salah tujuannya agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali, Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan tidak menjadi korban penyadapan ilegal yang dilakukan oleh siapapun yang tentunya bisa membahayakan kedaulatan, pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelumnya pernah diberitakan, mantan Kapolri yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Pol. (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Bareskrim Polri pada 3 November 2026.

Saat ini para tersangka ditahan di Mako Brimob.