Reza Rahadian, Arie Kriting hingga Wanda Hamidah Gelar Demonstrasi Tolak RUU Pilkada di Gedung DPR dan MK

Pop.matamata.com - Demonstrasi massal kawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Pilkada di Gedung DPR, Kamis (22/8/2024) diikuti oleh ribuan buruh, mahasiswa, hingga para figur publik Tanah Air.

Para figur publik yang terdiri dari para artis, selebgram, hingga komika terpantau ikut turun ke jalan.

Mereka ikut memantau secara langsung di depan gerbang Gedung DPR RI yang sudah dipasangi pembatas beton dan kawat berduri.

Baca Juga:
Singletan Sembari Kaki Menyilang, Gaya Melambai Reza Rahadian jadi Omongan: Aslinya Emang Begitu

Sebelumnya, para artis yang ikut terjun ke jalan itu juga sudah ikut mengawal putusan MK melalui media sosial.

Nampak Reza Rahadian berorasi di atas mobil bak terbuka lengkap dengan sound sistem dan alat perangkat demo lagi.

"Saya selama ini selalu menjadikan dunia seni sebagai wilayah untuk saya menyampaikan keresahan hati dan kritik sosial. Pada hari ini, saya sudah tidak bisa lagi berhenti diam, saya tidak bisa tenang, saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk saya keluar dan bersama dengan kawan-kawan semua," tegas Reza Rahadian, saat berorasi di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Baca Juga:
Reza Rahadian Sindir Orang yang Suka Menjual Drama Kesedihan, Anggap Malah Jadi sebuah Kesombongan

Perbesar

Reza mengaku miris melihat situasi saat ini.

Ia meminta rakyat mengawal bersama sampai revisi UU Pilkada ini benar-benar dibatalkan oleh DPR.

Bintang film 'Habibie dan Ainun' ini menegaskan kehadiriannya tersebut tidak mewakili kelompok mana pun.

Baca Juga:
Reza Rahadian Sebut Ada Aktor yang Attitudenya Perlu Dipertanyakan, Fedi Nuril Dicurigai: Kan Pernah Main Bareng Tuh

"Hati-hati, teman-teman, semua ini, semoga kita bisa mengawal ini terus, ada keputusan menunda 30 menit, lalu kemudian ditunda, mudah-mudahan inilah yang seharusnya mereka lakukan, tidak ada keputusan itu bisa lahir hari ini," tambah Reza Rahadian.

Selain Reza, sejumlah komika dari komunitas Standup Indo juga berorasi di depan gedung DPR saat aksi tolak revisi UU Pilkada.

Perbesar

Mereka mengatakan kehadiran mereka dalam aksi ini bukan untuk melucu.

"Jangan berharap kami lucu, karena lebih lucu yang di dalam sana (gedung DPR)," kata komika Abdur Arsyad.

Komika lainnya, Arie Kriting, menyampaikan keterlibatan para komika dalam aksi itu adalah bentuk keprihatinan terhadap kondisi bangsa saat ini.

Dia menyebut anggota Dewan tidak mewakili suara rakyat.

"Kami hadir di sini untuk menuntut aksi solidaritas, karena kita sudah capek. Sudah capek. Kita melihat dengan gamblang, bagaimana wakil rakyat kita tidak mewakili suara rakyat," tegas Arie Kriting.

Perbesar

Ada pula Bintang Emon yang meminta DPR memberikan ruang pilkada sebagai kompetisi yang baik.

Dia juga menyinggung terkait batas usia minimal dalam pencalonan sebagai gubernur dan wakil gubernur.

"Berikan kami kompetisi yang baik untuk hasilkan pemimpin-pemimpin yang baik buat kita. Tadi ada titipan dari teman-teman di bawah, buat teman teman yang nggak bisa hadir di sini, tanamkan ini dalam kepala kalian, 'kalau belum umur 30, jangan nyalon dulu, jangan ya dek ya', hidup rakyat!" teriak Bintang Emon.

Hal senada juga dikatakan oleh Wanda Hamidah yang mengaku turut mendukung para mahasiswa dan artis lainnya untuk mengawal demokrasi di Indonesia agar tetap berjalan sesuai konstitusi yang ada.

"Kita harus menolak dinasti KKN, putusan MK harus dikawal terus," jelas Wanda Hamidah di Gedung Mahkamah Institusi.

Tak hanya itu di media sosial juga ramai terkait permasalahan tersebut.

Para artis ikut mengunggah gambar lambang Burung Garuda bertuliskan Peringatan Darurat dan berlatar biru.

Banyak artis yang melakukan hal serupa.

Aksi massal itu merupakan ajakan kepada masyarakat untuk mengawal putusan MK dan jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada 2024).

Respon tersebut ramai muncul setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati revisi Undang-Undang Pilkada yang menganulir putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang menetapkan syarat baru dalam pengajuan calon kepala daerah.